YOGYAKARTA — Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar telah menghasilkan keputusan resmi yang penting dan strategis. Salah satunya tentang negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah.

“Ini merupakan sikap, keyakinan dan komitmen kebangsaan persyarikatan Muhammadiyah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terang M Saleh Tjan.

Selaku panitia, M Saleh Tjan, menjelaskan, kegiatan ini diikuti dosen, alumni dan mahasiswa PPKn UAD Yogyakarta. “Alumni terus memberi kontribusi dalam forum di UAD sebagai wujud ucapan terimakasih yang telah membesarkan 39 alumni PPKn UAD yang ada di DIY,” kata Saleh Tjan.

Bagi Saleh Tjan, ketika orang, elite politik dan masyarakat memperbincangkan Pancasila, Muhammadiyah telah lama bicara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah.

Istilah darul ahdi, bagi Wakil Rektor 1 UAD, Dr Muchlas, MT, sebenarnya bukan merupakan konsep baru. “Tetapi telah ada sejak lama dan merupakan bagian dari sistem politik Islam,” tandas Muchlas.

Menurut Muchlas, istilah tersebut juga sering dibahas dalam pandangan kitab-kitab fiqih siyasah (fiqih politik) klasik.

Dalam sosialisasi empat pilar MPR RI “Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika”, di Auditorium Kampus 2 UAD Jl Pramuka, Yogyakarta, Sabtu (8/9/2018), Drs M Afnan Hadikusumo (anggota DPD RI Dapil DIY) dan Dikdik Baehaqi Arif, S.Pd, M.Pd (Dosen PPKn UAD) sampaikan pemahaman Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah.

Sebelum menguraikan tentang darul ahdi  dalam pandangan Muhammadiyah, Afnan menggambarkan tentang konsep darul ahdi pada zaman dahulu. “Darul ahdi adalah perjanjian antara satu negara dengan negara lain,” tandas Afnan dalam kegiatan yang terselenggara atas kerjasama MPR RI dengan Prodi PPKn Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Dipandu Pipit Fitriyani, MPd, pada kesempatan itu, Afnan Hadikusumo, menyampaikan, tidak bertentangan secara teologis dari Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah. “Untuk jelasnya bisa dilihat sila pertama sampai sila ke lima dalam Pancasila,” kata Afnan, cucu Ki Bagus Hadikusumo. “Sedangkan makna syahadah adalah umat Islam harus mengisi kemerdekan Indonesia ini dengan kebaikan-kebaikan yang lain.”

Pendapat lain tentang darul ahdi wa syahadah dikatakan oleh Dikdik Baehaqi Arif, S.Pd, M.Pd, Dosen PPKn Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Kata Dikdik, Muhammadiyah ikut serta dalam proses kebangsaan ini sejak awal. “Kemunculan darul ahdi wa syahadah merupakan penegasan kembali persyariktan Muhammadiyah di abad ke-2, yang secara organisatoris mempunyai andil dalam proses kebangsaan,” kata Dikdik.

Darul ahdi yang diterjemahkan oleh Muhammadiyah adalah perjanjian antarelemen bangsa untuk kepentingan sebuah negara. “Sehingga hal ini tidak perlu diperdebatkan dan Muhammadiyah melakukan ini adalah sah,” kata Dikdik, yang menambahkan terpenting adalah tidak menggeser subtansi dari istilah ahdi tersebut.

Hadirnya istilah darul ahdi wa syahadah sebagai ijtihad kebangsaan politik Muhammadiyah mengundang berbagai pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana istilah darul ahdi wa syahadah ditinjau dari pandangan teologi Islam? Apakah itu sudah sesuai atau tidak?

Dikdik Baehaqi yang sampaikan negara Pancasila: negara perjanjian dan persaksian, mengatakan, NKRI lahir dari rentang sejarah bangsa yang sangat panjang.

“Sederet nama telah kita kenal sebagai pahlawan nasional, yang dengan jiwa patriotismenya mereka berjuang untuk berdirinya negara dan bangsa Indonesia,” tandas Dikdik Baehaqi.

Langkah awal untuk menjadikan Indonesia itu sebagai darus syahadah, seperti disampaikan Dikdik Baehaqi, dimulai dari upaya membangun mindset berpikir yang berkemajuan. “Hal itu sangat berpengaruh pada karakter kepribadian yang berkemajuan,” kata Dikdik Baehaqi.

Dikatakan Dikdik, konsep negara Pancasila perlu terus disosialisasikan, dibelajarkan, dan diinternalisasikan pada seluruh warga negara Indonesia agar negara Pancasila tetap berdiri kokoh menghadapi berbagai ancaman dalam maupun luar negeri. (Affan)