BANTUL — Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan 2018 dengan tema High Order Thinking Skills (HOTS) by innovative mathematics learning in industry era 4.0 atau mengembangkan kemampuan literasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui pembelajaran matematika inovatif di era revolusi industri 4.0 berlangsung di Kampus 4, Jalan Ring Road Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Sabtu (3/11/2018).

Sebagai pembicara adalah Dr Nanang Susyanto, MSc dan Prof Dr Yus Mochamad Cholily, MSi dengan keynote speaker Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof Dr Muhadjir Effendy, MAP.

Rektor UAD, Dr H Kasiyarno, M.Hum, mengatakan, event kali ini langka karena rektor memberi sambutan dua kali. “Saking pentingnya acara ini,” tandas Kasiyarno.

Pada kesempatan itu, Kasiyarno mengatakan Mendikbud RI telah memberi kontribusi bagi UAD Yogyakarta, di antaranya adanya Museum Muhammadiyah dengan konsep Muhammadiyah dulu, sekarang dan akan datang.

“Selain itu, Mendikbud terus menyemangati teman-teman FKIP yang terus berinovasi dan mengikuti zaman,” kata Kasiyarno.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengakui, di Indonesia saat ini masih kekurangan guru sebagai tenaga pendidik di sekolah-sekolah.

Dan kekurangan itu, diakui Muhadjir Effendy, disebabkan antara lain karena sudah tidak dilakukan rekrutmen guru secara reguler selama delapan tahun. “Sehingga saat ini kebutuhan guru menumpuk,” kata Muhadjir Effendy.

Sebenarnya, Indonesia memiliki ratusan ribu guru dengan status tidak tetap alias guru honorer, yang membantu kelancaran jalannya pendidikan di Indonesia.

Dijelaskan Muhadjir Effendy, guru tidak tetap yang berada di bawah kewenangan Kemendikbud ada 737 ribu. Jika ditambah guru agama di bawah kewenangan Kementerian Agama total ada 840 ribu guru tidak tetap di Indonesia.

Diakui Mendikbud RI, memang perlu ada penataan yang menguras tenaga ekstra karena status guru di Indonesia masih beragam: ASN, punya sertifikat profesi, berstatus tidak tetap dan tidak memiliki sertifikat profesi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, menegaskan, kementeriannya tak akan menurunkan standar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dan tetap memakai soal dengan acuan standar High Order Thinking Skill (HOTS).

Mendikbud bisa saja menurunkan standar, lalu skornya naik semua. “Tapi kami tak mau karena ingin membenahi pendidikan,” kata Muhadjir.

Muhadjir menilai, Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara lain dalam soal ujian nasional. Sebab, selama ini soal ujian nasional masih memakai Low Order Thinking Skill (LOTS).

Dalam standar LOTS, standar yang digunakan hanya sebatas pada tingkat menyimpan informasi ilmu pengetahuan saja.

Sementara, standar HOTS mencakup kompetensi analisa, berpikir kritis, memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, hingga menghasilkan inovasi.

Negara-negara lain, seperti disampaikan Muhadjir Effendy, sudah menggunakan HOTS sesuai standar Programme for International Student Assessment (PISA).

Muhadjir sendiri mengakui bahwa kebijakan ini tidak populer. Namun, ia tetap memutuskan untuk terus memanfaatkan kebijakan ini.

“Saya tahu kebijakan ini tidak populer, bahkan saya sempat diminta untuk mundur, karena dianggap tidak sukses. Itu nggak masalah, saya memang tidak cari popularitas. Ini untuk benahi pendidikan,” kata Muhadjir, yang juga membantah bahwa soal-soal HOTS belum diajarkan di sekolah-sekolah.

Ditegaskan Muhadjir, tenaga pendidik telah mendapatkan pelatihan HOTS, mulai dari cara menyusun soal dan menuntaskannya. “Semua guru semua sudah diberi pelatihan HOTS,” kata Muhadjir, yang berjanji pihaknya akan terus melakukan pembenahan dalam kebijakan ini.

Pada kesempatan itu, Mendikbud RI menginginkan sekolah-sekolah dan para siswa ke depannya bisa menghadapi berbagai soal dengan standar HOTS. “Hal itu demi meningkatkan kemampuan dan kompetensi,” tandas Muhadjir.

Kalau tidak seperti itu, kata Muhadjir, kita ketinggalan. “Kita tak bisa bersaing dengan dunia internasional nanti,” kata Muhadjir, yang tak mempermasalahkan jika nilai ujian nasional turun dan menganggap hal itu wajar demi menciptakan perubahan yang lebih baik.

Wajar bila standarnya naik, nilainya akan turun. “Tapi, ini pilihan kami untuk membenahi pendidikan supaya bisa mengejar ketertinggalan dengan negara lain,” kata Muhadjir. (Affan)