JAKARTA — Aktivis Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Robby H Abror meminta agar kampus yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) memberikan pembelajaran politik Islam. Menurut dia, tahun politik ini menjadi momentum bagi mahasiswa Muhammadiyah untuk belajar politik Islam.
“Kampus PTMA dapat memberikan pembelajaran politik Islam yang baik, jujur dan berani. Mengajarkan apa pentingnya menghargai perbedaan pendapat dan pilihan politik,” ujar Robby saat dihubungi Republika.co.id,Selasa (15/1).
Dia menjelaskan, di tahun politik ini kampus Muhammadiyah juga dapat memberikan pemahaman kepada mahasiwa untuk menafsirkan dan menilai potret buram penyimpangan politik, KKN, kekerasan dan keserakahan ekonomi politik dengan jernih, tegas, berani dan berlandaskan pada tauhid sosial.
“PTMA dapat menjadikan fenomena sosial politik kontemporer sebagai laboratorium dakwah,” ucap Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.
Robby mengatakan, Muhammadiyah tidak antipolitik tapi politik Muhammadiyah harus dilandasi dengan kerangka tauhid dan etis. Menurut dia, warga Muhammadiyah juga boleh berpolitik praktis, sebab itu urusan personal.
“Tetapi Muhammadiyah memberikan ‘resep teologis’ dalam berpolitik. Berpolitik harus mengindahkan dan mematuhi pesan moral alquran dan hadist,” kata Robby.
Dia menambahkan, Muhammadiyah sejak awal memang sudah berkomitmen pada langkah dakwah, sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengembalikan politik praktis pada tafsir personal masing-masing. “Sesungguhnya ijtihad politik praktis mesti diselaraskan dengan panggilan hati nurani. Tidak heran jika ada kemungkaran atau kezaliman politik, warga Muhammadiyah terpanggil secara moral untuk menerjemahkan gagasan dan keinginan politiknya,” ujarnya.
Dia menambahkan, Muhammadiyah sejak awal memang sudah berkomitmen pada langkah dakwah, sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengembalikan politik praktis pada tafsir personal masing-masing. “Sesungguhnya ijtihad politik praktis mesti diselaraskan dengan panggilan hati nurani. Tidak heran jika ada kemungkaran atau kezaliman politik, warga Muhammadiyah terpanggil secara moral untuk menerjemahkan gagasan dan keinginan politiknya,” ujarnya.
What's Your Reaction?
Comment