Empat Titik Kerawanan Pemungutan Suara di Luar Negeri

0
3

Pemilu 2019 tinggal menghitung hari. Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dijamin secara konstitusi untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu 2019. Tak terkecuali WNI yang berada di luar negeri. Pasal 357 dan 358 UU dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa para WNI ini difasilitasi penyaluran hak pilihnya melalui Tempat Pemungutuan Suara Luar Negeri (TPSLN), melalui surat pos, dan kotak suara keliling (KSK).

Namun, ada banyak kerawanan dalam tiga metode ini yang berpotensi membuat kisruh pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri. Sayangnya di dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang disusun oleh Bawaslu RI, luar negeri tidak dicantumkan secara terpisah dalam daftar IKP karena bergabung dengan Dapil Jakarta 2. Setidaknya ada empat titik kerawanan dalam proses pemungutan suara di luar negeri ini.

Data Pemilih Tetap Luar Negeri

Dalam hal pemutakhiran data pemilih, PPLN dibantu oleh petugas Pantarlih yang berkewajiban memutakhirkan data pemilih tetap luar negeri berdasarkan data penduduk WNI dan data penduduk potensial pemilih pemilu. Namun data pemilih luar negeri inilah yang memiliki kerawanan tertinggi di antara lainnya.

Sesuai aturan, PPLN berkewajiban memutakhirkan data pemilih dengan turun langsung ke lapangan untuk mendata dan memvalidasi pemilih. Bagi negara yang jumlah WNI-nya sedikit, proses ini bisa maksimal. Namun bagi negara dengan jumlah WNI yang besar seperti Arab Saudi, Taiwan, dan Malaysia yang mayoritas adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maka proses pemutakhiran data pemilih dengan mendatangi lokasi tempat tinggal/bekerja WNI adalah hal yang sulit dilakukan.

Para petugas biasanya hanya mendatangi pusat-pusat berkumpulnya WNI seperti taman kota maupun rumah makan Indonesia. Padahal, WNI yang tidak pergi ke taman atau tempat-tempat kumpul ini jumlahnya lebih banyak. Alasannya bisa berbagai macam, seperti tidak diizinkan oleh majikan hingga jauhnya lokasi. Maka biasanya PPLN akan menggunakan cara lain untuk memutakhirkan data pemilih ini yaitu melalui data WNA dari pemerintah negara setempat.