Munculkan Gagasan Sengketa Politik Paradiplomasi Pemerintah Aceh, Dosen Ilmu Hubungan Internasional UMY Raih Gelar Doktor

0
7

BANTUL — Munculnya perlawanan diplomatik dengan perbedaan persepsi dan wacana terkait persengketaan hukum yuridis antara hukum nasional dan hukum produk regional  salah satunya kebijakan Wali Nangroe merupakan fenomena konflik politik paradiplomasi yang dilakukan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia.  Fenomena tersebut yang melatar belakangi  Takdir Ali Mukti,S.Sos.,M.Si menyampaikan hasil disertasinya  pada sidang terbuka  promosi doktor  yang berjudul “Sengketa Politik Paradiplomasi Antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Lembaga Wali Nangroe”. Sidang terbuka  promosi doktor  dilaksanakan pada Kamis (15/8) di Gedung Kasman Singodimedjo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

“Penelitian ini memfokuskan untuk mengeksplorasi konflik paradiplomasi yang terjadi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk menemukan alasan-alasan mengapa Pemerintahan Aceh menetapkan dan mempertahankan keputusan politik paradiplomasinya yang bertentangan dengan Pemerintah Republik Indonesia,” jelas Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si yang juga merupakan Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional UMY.

Dalam penelitian disertasinya, Takdir menjelaskan bahwa ada keberlanjutan ideologi politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam pemerintah Aceh. Hal ini terjadi karena ideologi GAM menjadi preferensi politik Pemerintah Aceh dalam mempertahankan keputusan tentang Lembaga Wali Nangroe. “Adanya ideologi GAM atau tiroisme ini juga menjadikan para pemimpin pemerintahan Aceh merumuskan pilihan rasionalitas politiknya dengan mengutamakan penghormatan kepada marwah bangsa Aceh.  Dengan langkah konkrit yang dilakukan pemerintahan Aceh yakni dengan pembuatan peraturan daerah (qanun) tentang bendera dan lambang Aceh, serta simbol kepemimpinan tertinggi Aceh dengan pembentukan Lembaga Wali Nangroe (LWN) yang dipimpin oleh Wali Nangroe dengan kewenangan yang semaksimal mungkin menuju Negara Aceh Merdeka. Maka dalam penelitian ini, ditemukan bahwa preferensi politik ideologi GAM berpengaruh positif terhadap upaya mempertahankan keputusan politik paradiplomasi yang bertentangan dengan pemerintah pusat, sebagai cara mereka untuk merealisasikan poin-poin dalam MOU Helsinki sesuai dengan cita-cita perjuangan GAM,” papar Takdir lagi.