Kampus

Kampus

MediaMU.COM

Mar 29, 2024
Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang
Breaking
Dosen Vokasi UMY Tingkatkan Pengelolaan Keuangan PMI di Taiwan Bertambah Tiga, Guru Besar UMY Kini Jadi yang Terbanyak di Antara PTS se-DIY Lima Mahasiswa UMY Lolos Seleksi Indonesian International Student Mobility Awards 2024 Dalam Industrial Gathering Forum, Lulusan UMY Dinilai Memuaskan Oleh Mitra Kerja UMY Buka Peluang Kerja Sama Baru Dalam Kunjungannya ke Brunei Darussalam UKM Tapak Suci UMY Rebut 6 Emas & Gelar Pesilat Terbaik Ramadhan Hadir Lagi, Mahasiswa Penuhi Kajian Masjid KH Ahmad Dahlan UMY UMY Bagikan 5000 Takjil kepada Mahasiswa Secara Drive Thru Selama Ramadhan Kompetisi Robotik Jadi Ajang Teknik Elektro UMY Wujudkan Indonesia Emas Respons Perubahan Iklim dan Hubungannya dengan Sektor Konstruksi, Wasekjen PII Beri Pesan 38 Insinyur Baru UMY Untuk Jaga Lingkungan UAD Kembali Pelopori Pemberian Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Jadi Tujuan Wisata, UMY Ajak Siswa SMA Nikmati Suasana Berkuliah di UMY 1.253 Mahasiswa UMY Diwisuda, LLDIKTI : Sukses Tak Hanya Soal Ijazah Tapi Juga Kecerdasan Mental Dengan Program ‘Polisi’ Tim KKN UAD Tingkatkan Minat Literasi Anak-anak Berdayakan Warga, Tim KKN UAD Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Kulit Singkong Jadi Keripik Tim KKN UAD Optimalkan Komoditas Kakao Masyarakat lewat Pelatihan Seru! Milad UMY Ke-43 Adakan Campus Tour bagi Siswa Mahasiswa KKN UAD Bantu UMKM Warga dengan Pelatihan Digitalisasi Usaha Syukuri Milad ke-43, UMY Gelar Family Day dan Targetkan Masuk 15 Besar PT di Indonesia Adakan Pelatihan Website, Tim Pengabdian dan KKN UAD Bantu Warga Pasarkan Komoditas

Munculkan Gagasan Sengketa Politik Paradiplomasi Pemerintah Aceh, Dosen Ilmu Hubungan Internasional UMY Raih Gelar Doktor

BANTUL — Munculnya perlawanan diplomatik dengan perbedaan persepsi dan wacana terkait persengketaan hukum yuridis antara hukum nasional dan hukum produk regional  salah satunya kebijakan Wali Nangroe merupakan fenomena konflik politik paradiplomasi yang dilakukan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia.  Fenomena tersebut yang melatar belakangi  Takdir Ali Mukti,S.Sos.,M.Si menyampaikan hasil disertasinya  pada sidang terbuka  promosi doktor  yang berjudul “Sengketa Politik Paradiplomasi Antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Lembaga Wali Nangroe”. Sidang terbuka  promosi doktor  dilaksanakan pada Kamis (15/8) di Gedung Kasman Singodimedjo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

“Penelitian ini memfokuskan untuk mengeksplorasi konflik paradiplomasi yang terjadi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk menemukan alasan-alasan mengapa Pemerintahan Aceh menetapkan dan mempertahankan keputusan politik paradiplomasinya yang bertentangan dengan Pemerintah Republik Indonesia,” jelas Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si yang juga merupakan Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional UMY.

Dalam penelitian disertasinya, Takdir menjelaskan bahwa ada keberlanjutan ideologi politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam pemerintah Aceh. Hal ini terjadi karena ideologi GAM menjadi preferensi politik Pemerintah Aceh dalam mempertahankan keputusan tentang Lembaga Wali Nangroe. “Adanya ideologi GAM atau tiroisme ini juga menjadikan para pemimpin pemerintahan Aceh merumuskan pilihan rasionalitas politiknya dengan mengutamakan penghormatan kepada marwah bangsa Aceh.  Dengan langkah konkrit yang dilakukan pemerintahan Aceh yakni dengan pembuatan peraturan daerah (qanun) tentang bendera dan lambang Aceh, serta simbol kepemimpinan tertinggi Aceh dengan pembentukan Lembaga Wali Nangroe (LWN) yang dipimpin oleh Wali Nangroe dengan kewenangan yang semaksimal mungkin menuju Negara Aceh Merdeka. Maka dalam penelitian ini, ditemukan bahwa preferensi politik ideologi GAM berpengaruh positif terhadap upaya mempertahankan keputusan politik paradiplomasi yang bertentangan dengan pemerintah pusat, sebagai cara mereka untuk merealisasikan poin-poin dalam MOU Helsinki sesuai dengan cita-cita perjuangan GAM,” papar Takdir lagi.

Kebaruan dalam penelitian ini tergambarkan pada rasionalitas politik khas pada Pemerintah Aceh yang dipengaruhi oleh preferensi ideologi GAM tahun 2013 yang berbeda dengan keumuman teoritik rasionalitas politik suatu pemerintahan. “Secara teoritis, keumunan rasionalitas politik dalam suatu pemerintahan akan memiliki urutan dari paling prioritas, yaitu survival, security, prestige, dan influence. Namun dalam Pemerintah Aceh terjadi perubahan dan pergantian urutan rasionalitas politik, yaitu prestige, security, welfare, justice, dan survival,” ungkap Takdir. Dari gagasan penelitian disertasi yang dipaparkan dalam sidang terbuka promosi doktor, Takdir Ali Mukti,S.Sos.,M.Si berhasil mendapatkan gelar Doktor Politik Islam dan dinobatkan menjadi doktor Politik Islam UMY ke-24. Takdir Ali Mukti,S.Sos.,M.Si mendapatkan predikat Cumlaude dengan memperoleh nilai IPK  3.86 dan menempuh studi 3 tahun 6 bulan. Kemudian tim promotor dan penguji pada sidang terbuka promosi doktor, yaitu Prof.Dr.Tulus Warsito,M.Si. selaku promotor, Dr. Surwandono,S.Sos.,M.Si. selaku co-promotor, Dr. Ulung Pribadi,M.Si., Prof. Dr. Bambang Cipto,M.A., Dr. Dafri Agussalim,M.A., dan Prof.Dr.Irwan Abdullah selaku penguji. (sofia)


Biro Humas dan Protokol
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ringroad Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183 Telp. 0274 387656 ext 115 | Fax. 0274 387646 | Web. www.umy.ac.id

Comment

Your email address will not be published

There are no comments here yet
Be the first to comment here