Revisi UU KPK: Duka Ganda Bangsa Indonesia

0
10

Berkaitan hal itu, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Pemuda Muhammadiyah  (PM), Nasyiatul ‘Aisyiyah (NA), lkatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),  dan lkatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) pada Kamis (12/9/2019) menolak revisi UU KPK.

“Karena perumusannya terlalu dipaksakan dan dilakukan tidak dengan transparan,” ungkap Muhammad Hasnan Nahar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah IMM DIY, didampingi Ahmad Hawari Jundullah (Ketua Umum Pimpinan Wilayah IPM DIY), Anton Nugroho (Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah  DIY) dan Nunung Damayanti (Ketua Umum Pimpinan Wilayah Nasyiatul ‘Aisyiyah DIY).

Dalam sumber resminya, KPK menilai ada sembilan persoalan dalam draf RUU KPK yang akan berdampak pada pelumpuhan kerja  KPK. 

Adapun sembilan hal tersebut adalah: independensi KPK yang terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR, pembatasan sumber penyidik dan penyelidik, koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan perkara   korupsi, perkara yang mendapat perhatian  masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan dipangkas, kewenangan strategis dihilangkan, dan kewenangan untuk mengelola pelaporan dan pemerikasaan LHKPN dipangkas.