Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Desak KPK Usut Tuntas Kasus Suap KPU

0
0

YOGYAKARTA — Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Ketua Departemen HAM Iwan Satriawan, SH, MCL, PhD dan Rahmat Muhajir Nugroho, SH, MH selaku sekretaris, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setyawan dkk dengan profesional, cepat dan tidak takut menghadapi tekanan.

“Agar kepercayaan publik terhadap KPK dapat dipertahankan sekaligus memulihkan nama KPU sebagai penyelenggara pemilu,” ungkap Iwan Satriawan, Selasa (15/1/2020) sore di ruang rapat Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Kampus Utama Jl Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul.

Selain itu, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah juga mendesak pimpinan PDIP untuk menjalankan komitmen terhadap penegakan hukum, yang merupakan salah satu prinsip negara hukum dan NKRI. “Dengan tidak menghalang-halangi proses hukum yang sedang berlangsung dan yang melibatkan kader PDIP serta komisioner KPU,” papar Iwan Satriawan.

Juga mendesak Presiden dan KPU untuk menghormati prinsip negara hukum dengan menghindari campur tangan (intervensi) terhadap pengusutan kasus suap ini.

“Kami juga mendesak DPR untuk memanggil pejabat PTIK untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban secara kelembagaan terhadap sikap dan tindakan polisi di PTIK yang telah melakukan persekusi dan menghalang-halangi penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Iwan Satriawan.