Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Desak KPK Usut Tuntas Kasus Suap KPU

0
42

Kedua, kasus ini melibatkan politisi PDIP. “PDIP adalah partai utama dalam rezim saat ini dan sebagai partai yang sedang berkuasa,” kata Iwan, yang menambahkan PDIP tentu berpotensi melakukan tekanan kekuasaan kepada lembaga negara lain yang berhubungan dengannya.

Ketiga, masih segar dalam ingatan publik tentang revisi UU KPK, yang salah satunya adalah tentang keberadaan Dewan Pengawas dalam proses pemberantasan korupsi. “Fakta saat ini membuktikan bahwa Dewan Pengawas menjadi penghambat kecepatan bekerja dalam penggeledahan tempat yang dianggap penting terkait alat bukti,” keluh Iwab.

Keempat, Majalah Tempo menurunkan tulisan tentang proses pengejaran terhadap Hasto Kristiyanto oleh KPK ke kampus PTIK. Namun, pengejaran ini terhenti karena penyidik KPK malah digelandang dan diinterogasi oleh pihak keamanan atau polisi yang ada di PTIK.

Sikap dan cara polisi di PTIK terhadap penyidik KPK, bagi Iwan, menunjukkan mereka menghalangi tugas penyidik KPK. “Bukannya akomodatif bekerjasama dengan penyidik KPK,” tandas Iwan.

Hal ini menunjukkan petugas polisi di PTIK malah menghalangi proses pengejaran terhadap target penyidik KPK dalam menangkap Hasto Kristiyanto. (Anne Rochmawati)