YOGYAKARTA — Adanya wacana kampus merdeka yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, kini memberi kemudahan bagi PTS untuk buka prodi baru.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta, Prof Dr Didi Achjari, SE, M.Com, Akt usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang izin pembukaan program studi baru kepada Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Di depan tamu undangan yang memenuhi Ruang Serbaguna Lantai 10 Kampus 4 UAD, Jl Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Rabu (19/2/2020), Didi Achjari berharap kepada Rektor UAD Yogyakarta untuk berhati-hati dalam membuka program studi baru. “Buka prodi baru itu harus dicermati apakah adanya prodi itu sudah jenuh apa belum? Selain itu prospek dan lulusannya bisa masuk dunia kerja atau tidak?” kata Didi Achjari.

Wakil Rektor I Prof Sarbiran, MEd, Ph.D, Wakil Rektor III Dr Abdul Fadlil, MT dan Dekan serta Kaprodi di lingkungan UAD Yogyakarta menyimak apa yang disampaikan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Prof Dr Didi Achjari, SE, M.Com, Akt. Terlebih ketika ada kalimat sikap hati-hati yang disampaikannya.

“Membuka prodi baru itu selain bersikap hati-hati, juga harus dipikirkan layanan kepada mahasiswa ke depannya,” papar Didi Achjari, yang menambahkan perlu dipikirkan pula prospek prodi baru itu ke depannya mengingat persaingan dengan perguruan tinggi yang buka prodi sama sebanyak 110 di seluruh Indonesia dan di DIY sendiri ada 6 perguruan tinggi, khususnya Prodi Gizi.

Adanya prodi baru di lingkungan UAD Yogyakarta, Didi Achjari berharap ke depannya bisa terakreditasi B. “Lebih baik lagi lagi kalau tidak terlalu lama meningkat menjadi A,” kelakarnya.

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai penyelenggara UAD Yogyakarta menerima SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51/M/2020 tentang izin pembukaan prodi baru: Gizi dan Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, yang diterima Rektor UAD Dr Muchlas, MT dan Sekretaris BPH UAD Dr Untung Cahyono, M.Hum.

Usai penyerahan SK dilakukan penandatanganan surat pernyataan kesanggupan oleh pimpinan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang termaktub dalam SK.

Surat keputusan itu, seperti disampaikan Prof Dr Didi Achjari, SE, M.Com, Akt, adalah bentuk legalitas perguruan tinggi untuk menjalankan program studi dimaksud.

Rektor UAD, Dr Muchlas, MT, mengatakan, dengan diterimanya SK itu kini ada 52 prodi — baik diploma hingga pascasarjana — dengan didukung 5 unit usaha untuk pendanaan pendidikan. Hal itu setelah UAD Yogyakarta menambah lagi dua program studi baru: S1 Gizi dan S1 Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika.

Keberadaan prodi baru ini merupakan ikhtiar UAD Yogyakarta untuk ikut membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Khususnya di bidang kesehatan pangan dan revitalisai pendidikan vokasi di Indonesia,” terang Muchlas yang menambahkan kepadq calon mahasiswa untuk bergabung dengan UAD Yogyakarta menjadi ahli gizi dan pendidik elektronika di  SMK yang profesional.

Selain itu, untuk menyiapkan tenaga kerja yang trampil dan siap pakai di masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman. “Hal itu merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan persaingan,” kata Muchlas, yang menambahkan kalau tidak pandai membaca peluang dipastikan akan tertinggal dan dijauhi masyarakat.

Adanya prodi baru itu untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai di tahun 2045, di mana pada tahun itu Indonesia mengalami bonus demografi. “Atau, jumlah generasi yang produktif lebih besar dibanding warga yang tidak produktif,” katanya. (Anne Rochmawati)