Kolaborasi adalah Kunci Pencegahan Penyebaran Covid 19

0
1

BANTUL — Sejak tanggal 13 Maret 2020, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan penanganan COVID 19 dengan menerbitkan Keppres Nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunjuk sebagai ketua.

Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai wakilnya.

Adapun anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang ditunjuk langsung oleh Presiden diantaranya Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Unsur Kementerian Kesehatan, Unsur Kementerian Dalam Negeri, Unsur Kementerian Luar Negeri, Unsur Kementerian Perhubungan, Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika, Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Unsur Kementerian Agama, Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Unsur Tentara Nasional Indonesia, Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Unsur Kantor Staf Presiden

Dari susunan Satgas tersebut, tampak semuanya berasal dari pemerintah dan tidak ada organisasi masyarakat sipil. Hal ini dapat dipahami bahwa memang sifat sebuah Keputusan Presiden adalah urusan internal organisasi pemerintahan.

Prof. Achmad Nurmandi, Eko Priyo Purnomo, Ph.D dan Dr. Zuly Qodir yang merupakan dosen Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengadakan diskusi terbatas yang dilakukan pada hari Rabu 18 Maret 2020 di ruang dosen Magister Ilmu Pemerintahan, Gedung Pascasarjana UMY untuk melihat eskalasi sebaran COVID 19 dan kecenderungannya ke depan, karena kapasitas dan jangkauan Satgas itu dinilai akan sangat terbatas.