Ekonomi Pancasila di Tengah Pandemi COVID-19

YOGYAKARTA — Sistem ekonomi Pancasila pertama kali disebutkan dalam salah satu artikel karangan Dr Emil Salim pada tahun 1967. Yang kemudian pada tahun 1979 beliau menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila dapat dipahami sebagai sistem ekonomi pasar dengan kendali pemerintah.

Istilah itu juga memiliki beberapa nama lain, seperti ekonomi pasar terkendali, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi jalan ketiga.

 “Sebenarnya, sistem ekonomi ini sudah ada sejak zaman neo-klasik,” tandas M. Afnan Hadikusumo, yang menambahkan sistem ini dibangun menggunakan paham liberal dengan menjunjung nilai individualisme dan kebebasan pasar yang ditambah dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Afnan, ekonomi Pancasila sebenarnya dibentuk untuk mengubah perekonomian kolonial menjadi nasional.

Anggota DPD RI, M Afnan Hadikusumo, dalam acara Sosialisasi Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulonprogo di SMK Muhammadiyah 3 Wates, Sabtu (27/6/2020), mengatakan, implementasi ekonomi Pancasila dalam berusaha bagi warga negara berupa pengelolaan sistem keuangan yang baik. “Dengan berlandaskan nilai agama atau ketuhanan Yang Maha Esa,” paparnya.

Selain itu, lanjut Afnan, memberikan gaji dan fasilitas karyawan sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Juga menghasilkan produk usaha terbaik, tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat sehingga dapat menjaga persatuan bangsa,” kata Afnan di depan Drs Mawardi (Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kulonprogo) dan Nanang Wahyudi selaku moderator.

Tak kalah pentingnya, mengedepankan permusyawaratan dalam perusahaan untuk memutuskan segala masalah menyangkut adanya proses distribusi yang baik dan produk yang bisa dimanfaatkan banyak pihak sehingga berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menyinggung tentang sikap anggota DPD RI terhadap usulan RUU HIP, Afnan mengatakan bahwa mayoritas anggota DPD RI menolak usulan RUU HIP tersebut. “Dengan alasan RUU HIP tersebut masih belum memenuhi asas-asas penyusunan suatu undang-undang,” jelas Afnan.

Dari aspek filosofis, terang Afnan, Pancasila merupakan staats fundamental norm atau pokok-pokok kaedah fundamental negara sebagai kaidah fundamental negara diaktualisasikan dalam pasal-pasal dan ayat UUD tahun 1945. “Sehingga disebut berfungsi sebagai dasar negara,” katanya.