Merunut Istilah New Normal yang Diralat

Oleh: Heru Prasetya*)

Tidak hanya sekali dua kali terjadi di negeri ini, pernyataan pejabat yang sudah tersebar luas di masyarakat kemudian diralat (istilah halusnya adalah “muncul penjelasan kemudian”). Jurus akrobatik meralat sering dipertontonkan secara kasat mata di muka publik. Contoh agak hangat adalah munculnya pernyataan akan diproduksi masal kalung anticorona. Itu tetap wooowww…meski kemudian ada penjelasan dari staf ahli.

Kabar paling mutakhir tak kalah maknyus adalah pengakuan bersalah pemerintah atas penggunaan istilah new normal selama masa wabah Covid-19 ini. Kata new normal bahkan disebut sebagai diksi salah.

Adalah Achmad Yurianto, Juru Bicara Pemerintah pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 , yang mengatakan hal tersebut dalam acara peluncuran buku “Menghadang Corona: Advokasi Publik di Masa Pandemi” karya Saleh Daulay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat 10 Juli 2020.

“Diksi new normal itu sebenarnya di awal diksi itu segera kita ubah, waktu social distancing itu diksi yang salah, dikritik langsung kita ubah, new normal itu diksi yang salah, kemudian kita ubah adaptasi kebiasaan baru tapi echo-nya nggak pernah berhenti, bahkan di-amplify ke mana-mana, gaung tentang new normal itu ke mana-mana,” kata Yuri seperti dilansir portal berita CNN Indonesia.

Pernyataan tersebut menjadi menarik karena istilah new normal sudah sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Tokoh masyarakat dari tingkat pusat sampai level RT sering menyebut-nyebut istilah ini ketika mengajak masyarakat beraktivitas seperti sediakala meski virus Corona masih mengancam.

Tanggal 15 Mei 2020 (sesuai tanggal pemuatan di antaranews.com) Presiden Joko Widodo sudah menyebut istilah new normal sebagai era yang akan dihadapi bangsa Indonesia, dimana masyarakat harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Dalam keterangan resmi dari Istana Merdeka, Jakarta, Presiden kembali menjelaskan bahwa hal tersebut bukan berarti menyerah dan menjadi pesimistis. Justru dari situlah menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Istilah new normal awalnya dikemukakan Direktur Regional WHO Eropa, Dr Hans Henri P Kluge. Tapi untuk bisa sampai pada level new normal ada 6 (enam) syarat yang harus dipenuhi. Mengutip pendapat Hans Henri, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Prof Ridwan Amiruddin Ph.D., menyebut syarat-syarat tersebut.

Pertama, negara yang akan menerapkan konsep new normal harus memiliki bukti bahwa penularan Covid-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan. Bila mengacu pada angka reproduksi (R0), situasi bisa dikatakan terkendali bila angka R0 di bawah 1.