Merunut Istilah New Normal yang Diralat

Kedua, sistem kesehatan yang ada sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi. Sistem kesehatan ini mencakup rumah sakit hingga peralatan medis.

Ketiga, risiko wabah virus corona harus ditekan untuk wilayah atau tempat dengan kerentanan tinggi. Utamanya adalah panti wreda, fasilitas kesehatan mental, serta kawasan pemukiman yang padat.

Keempat, penetapan langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja. Langkah-langkah pencegahan ini meliputi penerapan jaga jarak fisik, ketersediaan fasilitas cuci tangan, dan penerapan etika pernapasan seperti penggunaan masker.

Kelima, risiko terhadap kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah harus bisa dikendalikan.

Keenam, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberi masukan, berpendapat dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju new normal.

Enam syarat tersebut merupakan bagian tak terpisahkan untuk menyebut suatu wilayah atau negara memasuki era new normal. Dari syarat pertama hingga keenam, Indonesia sepertinya harus bekerja keras bisa mencapainya. Sehingga ketika new normal dilontarkan awal oleh Presiden Jokowi respon menolak muncul di tengah-tengah masyarakat.

Muhammadiyah melalui MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center) bahkan menyebut era kehidupan masa pandemi ini sebagai era abnormal, bukan new normal. Argumentasinya sangat sederhana, karena – jika mau terhindar virus corona – memang tidak ada yang normal seperti semula. Contoh sederhananya adalah harus mengenakan masker dan selalu jaga jarak dengan orang lain.

Dalam rilisnya tanggal 6 Juli 2020, MCCC PP Muhammadiyah menegaskan bahwa penyebaran Covid-19 belum berakhir, sehingga masyarakat harus secara ketat menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehar-hari.

Update data Covid-19 sampai Sabtu 11 Juli 2020 pukul 12.00, ada penambahan 1.671 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan kini ada 74.018 kasus di Indonesia, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Hingga saat ini virus ini sudah menyebar di 34 provinsi dengan 459 kabupaten/kota.

Di saat penyebaran virus corona belum juga mereda, sebenarnya yang dibutuhkan adalah analisis komprehensif untuk bisa dilakukan penanganan secara komprehensif. Keputusan atau pernyataan yang hanya mengutamakan satu dua kepentingan seharusnya dihindari, karena hanya akan memunculkan ralat dan ralat lagi. Lebih baik seluruh energi yang ada dipakai untuk mengatasi pandemi global ini. (*)


Tim Redaksi mediamu.id