Mengatasi Covid-19, Harusnya Tidak Berkutat pada Mengubah Istilah

Oleh: Heru Prasetya*)

Jum’at 10 Juli 2020, Juru Bicara Pemerintah pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 , Achmad Yurianto, mengatakan bahwa istilah new normal yang sering digunakan selama pandemi ini adalah diksi yang salah. Sebaiknya istilah tersebut diganti dengan kebiasaan baru.

Senin 13 Juli 2020, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Kepmen yang ditandatangani 13 Juli 2020 itu, Terawan mengganti istilah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG) dengan sejumlah definisi baru. ODP berubah menjadi kontak erat, PDP menjadi kasus suspek, dan OTG menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).

Dua hal itu menghiasai pemberitaan media mainstream maupun media sosial dalam hari-hari belakangan pada saat penyebaran virus Corona belum menunjukkan angka penurunan. Angka yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan, Selasa 14 Juli 2020 ada penambahan 1.591 kasus baru. Sehingga total 78.572 kasus Covid-19 di Indonesia sejak diumumkan 2 Maret 2020.

Pada periode sama ada penambahan 947 pasien sembuh. Dengan demikian total pasien sembuh 37.636 orang. Sedangkan pada 13-14 Juli 2020 ada penambahan 54 pasien meninggal dunia, sehingga total pasien Covid-19 di Indonesia yang meninggal dunia 3.710 orang.

Muncul kesan, di saat penyebaran virus masih terjadi, malah sibuk dengan persoalan simbol. Istilah new normal, ODP, PDP, dan OTG adalah simbol, bukan substansi persoalan yang sebenarnya yaitu “menghentikan” penyebaran virus. Mungkin seperti pasien di rumah sakit, tidak diatasi penyakitnya, tapi hanya diganti bajunya. Atau, agar seakan-akan “pasien lama” sudah sembuh, maka diganti namanya.

Saya jadi ingat, ketika Presiden Joko Widodo menargetkan kurva penambahan pasien positif Covid-19 menurun pada Mei 2020 seperti ditulis kompas.com 6 Mei 2020. “Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai, sesuai dengan target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun, dan masuk posisi sedang di Juni. Di Juli harus masuk posisi ringan dengan cara apa pun,” ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet melalui video conference.

Sebenarnya persoalan bukan pada permainan kata, tapi bagaimana kata-kata diwujudkan dalam program nyata. Misalnya, setelah menargetkan bulan Mei 2020 ada penurunan jumlah pasien positif Covid-19, kemudian diikuti langkah-langkah efektif, baik medis, sosial, budaya, politik, agama, ekonomi, dan lain-lain. Segala hal terkait dengan penyebaran virus Corona distop, di-lockdown. Jika mau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) benar-benar full, jangan sampai PSBB justru dilawan dengan “PSBB” (Pembebasan Sosial Berskala Besar).

Publik membaca, tidak konsistennya antara kata dan perbuatan adalah cermin keragu-raguan. Respon publik lebih ekstrem dan lebih membahayakan, yaitu sikap semau sendiri. Sehingga muncul kerumunan tanpa mengindahkan protokol kesehatan anti-Covid-19, seakan-akan Indonesia sudah bebas virus Corona. Rilis harian yang menyebut selalu ada penambahan kasus baru di atas 1.000 sangat mudah dibaca bahwa Covid-19 tetaplah berbahaya.