Diangkat, Mengritik, Diganti: Achmad Yurianto

Oleh: Heru Prasetya*)

Tulisan ini diniati sederhana, menceritakan kisah Achmad Yurianto, yang pernah bertugas sebagai Juru Bicara Pemerintah pada Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementrian Kesehatan RI itu ditunjuk Presiden Jokowi sebagai juru bicara pada tanggal 13 Maret bersamaan dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020.

Mengapa perlu dibentuk gugus tugas tersebut? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemik tanggal 11 Maret 2020. Pertimbangan pembentukan gugus tugas ini adalah telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Covid-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya. Presiden juga mempertimbangkan bahwa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Gugus tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kiprah Yuri, panggilan akrabnya, tak bisa dipandang sebelah mata. Tiap hari ia membeberkan “perkembangan” penyebaran Covid-19 kepada mass media untuk disebarkan ke masyarakat luas. Tujuannya bukan “membongkar” penyebaran dari sisi negatif, tetapi agar masyarakat paham bahwa virus Corona memang berbahaya.

Nama Agus Yurianto (di awal-awal sering ditulis Agus Yulianto) pun menjadi populer. Keterangan-keterangannya sangat ditunggu, seakan menunggu nilai ujian dari guru atau dosen. Kata zona hijau, kuning, merah, dan hitam sering keluar ketika ia membacakan data perkembangan harian penyebaran virus Corona di tengah-tengah masyarakat. Tak ada fakta dari data yang ia tutupi. Transparansi informasi inilah yang diharapkan masyarakat, untuk menentukan sikap sehari-hari yang harus dilakukan di masa pandemi Covid-19.

Tanggal 10 Juli 2020, Yuri menjadi salah satu pembicara pada peluncuran buku “Mengadang Corona: Advokasi Publik di Tengah Pandemik” karangan politikus PAN Saleh Partaonan Daulay di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan. Disitu Yuri mengaku salah memberikan istilah new mormal kepada masyarakat. “Diksi new normal itu sebenarnya di awal mau kami ubah. Waktu sosical distancing itu diksi yang salah, dikritik langsung kami ubah, new normal kemudian kami ubah menjadi adaptasi dengan kebiasaan baru,” kata Yuri.

Pengakuan yang sebenarnya wajar disampaikan seorang juru bicara pemerintah, karena banyak yang memahami new normal sebagai istilah boleh kembali beraktivitas seperti sediakala, seperti ketika tidak ada virus Corona.

Saya mencoba menelusuri penggunaan istilah new normal di tanah air sehubungan dengan pandemic Covid-19 ini. Paling awal terdapat ditulis katadata.co.id. Di portal itu adalah satu tulisan berjudul “Jokowi Bakal Berlakukan New Normal di Sejumlah Daerah, Ini Syaratnya”. Diunggah 27 Mei 2020 pukul 11.33.