Muhammadiyah Mundur dari Seleksi POP Kemendikbud

YOGYAKARTA — Setelah mengikuti seleksi dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kemdikbud RI, Muhammadiyah memutuskan mundur dari program. Pertimbangannya, kriteria pemilihan  organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi  proposal  sangat tidak jelas. Sehingga, tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sikap itu tertuang dalam surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah ditujukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Surat tertanggal 29 Dzulqa’dah 1441/20 Juli 2020 ditandatangani Drs. H. Kasiyarno, M.Hum. (Ketua) dan Maulana Ishak, M.Pd. (Sekretaris).

Meski begitu, Muhammadiyah tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan  guru melalui program yang dilaksanakan Muhammadiyah sekalipun tanpa keikutsertaan dalam POP ini.

Dalam pengantar suratnya, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah menulis, sehubungan POP Kemdikbud, Muhammadiyah tertarik membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu  pendidikan melalui Program Kepala Sekolah dan Guru Penggerak. Namun setelah mengikuti proses seleksi dan memperhatikan perkembangan yang muncul di masyarakat tentang POP di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud, kami sampaikan bahwa  Persyarikatan Muhammadiyah mundur dari program tersebut.

Berikut isi lengkap Pernyataan Sikap Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah:

Program Organisasi Penggerak merupakan program serius dalam peningkatan kualitas  Pendidikan dan penguatan Sumber Daya Manusia terutama para aktor-aktor Pendidikan.  Melihat permasalahan dan tantangan serta harapan masa depan pendidikan di Indonesia, sebagai salah satu garda terdepan bangsa, maka melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah kami terpanggil ikut bersama dalam mewujudkan  perubahan pendidikan tersebut dengan mengajukan proposal Program Pengembangan  Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru Penggerak untuk mewujudkan perubahan pendidikan di Indonesia.