Oleh: Anang Masduki *)

Banyak meme yang tersebar di media sosial sebagai sindiran terhadap ketidakkonsistenan pemerintah menghadapi meluasnya masyarakat yang terpapar covid-19. Di awal presiden menetapkan sosial distancing, kemudian physical distancing, kemudian PSBB. Sedangkan daerah banyak yang melakukan lockdown lokal, seperti kota Tegal. Di Papua, semua jalur kedatangan baik darat, laut, maupun udara ditutup. Gubernur DKI Jakarta menghentikan operasi bus AKAP namun dianulir oleh Menko Maritim dan Investasi yang merangkap PLT Menteri Perhubungan.

Jubir Presiden pada tanggal 1 April mengatakan bahwa mudik lebaran diperbolehkan namun kemudian sore hari diralat sendiri. Bahkan sampai Mensesneg meluruskan pernyataan jubir presiden. Padahal saat yang sama masyarakat dan pemerintah daerah sedang cemas dan was-was soal penyebaran virus yang tidak dapat terkendali.

Data jumlah kematian di pemerintah DKI dan pusat berbeda. Begitu juga dengan data jumlah warga Jawa Barat yang terinveksi virus dengan pemerintah pusat dalam waktu bersamaan juga berbeda. Tentu ini menggambarkan tidak sinkronnya koordinasi dan tidak terjalinya komunikasi yang baik antar llembaga dan pemangku kepentingan.

Bahkan Gubernur DIY Hamengku Buwono X meminta data penyebaran pasien di wilayahnya namun pemerintah pusat tidak memberikan. Padahal keinginan Gubernur DIY bukan untuk mempublikasikan ke masyarakat, tapi mengambil langkah-langkah terhadap siapa saja yang termasuk ODP, PDP, maupun pasien positif agar bisa dilakukan pencegahan dan meminimalisir penyebaran. Ini semakin menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Masyarakat mencurigai bahwa ada yang ditutupi terkait pandemi ini.

Dalam best buku Practice in Crisis Communications : An Expert Panel Process (2016), karangan Mathew W Seeger, disebutkan pentingnya manajemen komunikasi krisis. Manajemen ini merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh bila muncul wabah suatu penyakit. Kemudian mempersiapkan langkah-langkah pencegahan, menetapkan pola tindakan yang seharusnya dilakukan bila masyarakat terpapar virus, koordinasi bersama setiap elemen pemerintahan dengan baik dan melakukan komunikasi secara efekif kepada masyarakat agar informasi sampai dan diterima masyarakat dengan baik. Sehingga masyarakat tidak panik dan bisa mengantisipasi maupun teredukasi untuk melakukan pencegahan.

Saatnya kolaborasi bukan konfrontasi

Yasona Laoly sebagai Menkumham memberikan remisi sehingga banyak narapidana dibebaskan. Bahkan ada wacana koruptor dengan usia di atas 60 tahun dibebaskan. Alasannya, mencegah penyebaran virus ke lapas. Hal tersebut menimbulkan reaksi penolakan publik. Beredar video Menkopolhukam, Mahfud MD, yang mengoreksi pernyataan menteri Laoly. Bahwa kebijakan tersebut tidak akan dilakukan. Namun kebijakan memberikan remisi bagi napi biasa terus bergulir. Jumlahnya mencapai 30 ribuan. Beberapa di antara mereka yang baru keluar, ada yang melakukan tindakan kriminal lagi. Masalah baru dan gejolak sosial muncul menambah semrawutnya penanganan wabah.

Said Didu mengatakan bahwa Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, hanya mementingkan ekonomi. Sehingga Luhut memberi waktu 2×24 jam untuk meminta maaf. Jika tidak minta maaf maka akan dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik dan akan dijerat dengan UU ITE. Kemudian Faisal Basri, seorang ekonom mengatakan dan telah menjadi berita mainstrem bahwa Luhut lebih berbahaya dari pada covid-19.

Sesungguhnya partisipasi masyarakat sangat penting ditengah pandemi virus. Namun sayang, sebagian partisipasi tersebut ditanggapi dengan sebaliknya. Sebuah video yang merekam kedatangan pekerja China di Morowali beredar luas. Pengunggah video ditangkap kepolisian karena dianggap menyebar hoax dan membuat resah. Kapolda, sesuai laporan bahwa pekerja tersebut telah lama berada di Indonesia, dan datang dari Jakarta untuk mengurus izin tinggal. Tak lama berselang, petugas Kemenkumham provinsi Sultra mengoreksi bahwa WNA tersebut datang dari China kemudian transit dan dikarantina di Thailand selama 14 hari. Tegar #copotkapoldasultra menjadi trending topik nasional. Akhirnya kapolda minta maaf.

Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sekaligus mengingatkan pemerintah pentingnya menangani wabah covid-19. Yaitu perlunya kolaborasi dan komunikasi konstruktif untuk bersama-sama memerangi wabah. Kemudian mengingatkan pemerintah untuk tidak membuat musuh baru di tengah krisis dengan memenjarakan rakyat yang mengkritik atupun menghina presiden. Dan terahir mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan tindakan inkonstitusional. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pengalokasian anggaran sebesar 405,1 trilyun rupiah dengan menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 dimana pemerintah yang menentukan anggaran dan peruntukannya tanpa melalui pembahasan di DPR RI dan tanpa masuk sistem perubahan anggaran. Sangat mungkin ini akan menjadi preseden buruk karena melangkahi konstitusi.

Yuval Noah Harari dalam artikelnya di majalah Times dengan judul “Coronavirus, humanity, leadership” menegaskan pentingnya berbagi informasi ilmiah yang teruji, dan solidaritas global. Pemerintah harus jujur kepada masyarakat terkait apa yang terjadi. Kemudian, ketika satu negara dilanda epidemi, ia harus bersedia untuk secara jujur berbagi informasi tentang wabah tanpa takut bencana ekonomi. Sementara, negara-negara lain harus dapat mempercayai informasi itu, dan harus bersedia memberikan bantuan, daripada mengucilkan para korban.

Saat pandemi, semua orang jiwa dan ekonominya terancam. Ini adalah musuh bersama. Sudah seharusnya pemerintah bertindak sigap dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi bersama. Pemerintah harus dengan penuh keyakinan membangun gaya komunikasi yang baik untuk menenangkan dan meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. Masyarakat sudah gelisah dengan keselamatan jiwanya, jangan ditambah dengan ancaman untuk masuk penjara. Semoga wabah segera berlalu. Aamiin.

*) Dosen Ilmu Komunikasi UAD dan Mahasiswa Doktoral Universitas Shanghai, China