Pedoman bagi Warga Muhammadiyah Menghadapi Pilkada 2020

YOGYAKARTA — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan beberapa hal terkait menyongsong Pilkada serentak di DIY yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020, khususnya di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul.

Bagi warga Muhammadiyah yang terlibat diharapkan tetap menjaga marwah Muhammadiyah dan tidak menyeret Muhammadiyah dalam arti sempit.

“Sebab, organisasi masyarakat yang berikhwal pada keagamaan itu bersifat imparsial atau berdiri di atas semua pihak,” kata Suwandi Danusubroto, Jum’at (20/11/2020).

Dalam pertemuan dengan wartawan di Ruang Sidang PWM DIY, LHKP PWM DIY mengingatkan anggota Muhammadiyah yang masuk dalam tim sukses untuk bersikap dan bertindak dengan tidak memanfaatkan fasilitas Muhammadiyah. “Baik yang berwujud jaringan maupun struktur,” kata Suwandi, didampingi Farid Bambang Siswantoro dan Saleh Tjan.

Disampaikan Suwandi, jelang pencoblosan Pilkada 2020 banyak Paslon yang mencatut nama Muhammadiyah, termasuk juga yang dilakukan anggota Muhammadiyah. Untuk itu PWM DIY sudah mengeluarkan surat keputusan tentang penonaktifan bagi pengurus  yang terlibat dalam tim sukses Paslon.

Adapun penonaktifan itu terjadi pada Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bantul, Totok Sudarto, yang telah dilakukan pada 1 September 2020. “Karena dicalonkan sebagai calon wakil bupati Bantul,” terang Suwandi, yang menambahkan Totok tidak mungkin kembali menduduki jabatan yang sama bila tidak terpilih karena implementasi SK PP Muhammadiyah No. 41/KEP/I.0/B/2013.

Diterangkan Suwandi, surat keputusan tersebut berisi tentang kegiatan atau pedoman bagi warga dan pimpinan Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu maupun Pilkada.