Tentang PPKM, MCCC Minta Jaminan Ketersediaan Kebutuhan Pendukung

YOGYAKARTA — Warga Muhammadiyah diminta menjadi teladan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) se Jawa dan Bali yang dimulai Senin (11/1) hingga Senin (25/1) melalui Gerakan Tinggal di Rumah Saja. Hal tersebut sebagai kontribusi pengurangan pergerakan warga dalam segala aspek kehidupan, termasuk kegiatan keorganisasian, pendidikan, peribadahan, dan kegiatan amal usaha Muhammadiyah.

Permintaan itu tertuang dalam Surat Edaran Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah yang diterima mediamu.id, Sabtu (9/1). Surat bernomor 01/EDR/Covid-19/2021 ini ditandatangani Drs. H.M. Agus Samsudin, M.M. (Ketua) dan Arif Nur Kholis (Sekretaris).

Keputusan PPKM di Jawa dan Bali 11-25 Januari 2021 disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, Rabu (6/1). Pelaksanaannya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

Adanya PPKM beriringan dengan perkembangan kondisi pandemi di Indonesia pada Januari 2021 yang kasusnya masih terus meningkat. Tanggal 8 Januari 2021 dilaporkan ada penambahan kasus sebanyak 10.617 kasus yang merupakan penambahan kasus positif harian tertinggi selama pandemi, sehingga akumulasi kasus Covid-19 Indonesia mencapai 808.340 kasus positif dan akumulasi angka kematian akibat Covid-19 mencapai 23.753 orang.

Perkembangan terkini yang juga perlu menjadi perhatian adalah tingginya tingkat keterisian rumah sakit (bed occupation rate) untuk intensive care unit (ICU) dan ruang isolasi yang sudah lebih dari 90%. Demikian juga angka kematian tenaga kesehatan di Indonesia yang memprihatinkan. Hingga 3 Januari 2021 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut ada 237 dokter, 15 dokter gigi, dan 171 perawat gugur karena Covid-19.

Berikut isi Edaran MCCC PP Muhammadiyah

Pertama, MCCC memahami dan mendukung kebijakan PPKM, serta meminta kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan secara ketat, efektif, sistemik, disiplin, konsisten dan transparan.